Definisi

1.     Designated Authority (DA) adalah Penyelenggara yang dikenal didalam Pemerintah yang mengadakan perjanjian sebagai yang bertanggung jawab untuk memastikan Implementasi dari ketentuan-ketentuan pasal ini yang menyinggung tentang keamanan fasilitas pelabuhan dan hubungan kapal/pelabuhan dari sudut pandang fasilitas pelabuhan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

2.     Ship Security Plan (SSP) atau Rancangan Keamanan Kapal adalah suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan penerapannya terhadap langkah/tindakan diatas kapal yang dirancang bangun untuk melindungi manusia diatas kapal, muatannya, unit transportasi muatan, perbekalan kapal atau kapalnya sendiri dari resiko peristiwa/kejadian keamanan.

3.     Port Facility Security Plan (PFSP) atau Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan adalah suatu rancangan yang dibangun untuk memastikan penerapannya terhadap langkah/tindakan yang dirancang bangun untuk melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal, manusia, muatannya, unit transportasi muatan dan perbekalan kapal didalam fasilitas pelabuhan dari resiko peristiwa/kejadian keamanan.

4.     Ship Security Officer (SSO) atau Perwira Keamanan Kapal adalah personil diatas kapal, yang bertanggung jawab kepada Nakhoda, yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, termasuk implementasi dan pemeliharaan dari rancangan keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan Petugas Keamanan Perusahaan dan Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan.

5.     Company Security Officer (CSO) atau Petugas Keamanan Perusahaan adalah personil yang ditugaskan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa penilaian keamanan kapal telah dilaksanakan; bahwa suatu rancangan keamanan kapal diperkuat, disampaikan untuk persetujuan, dan kemudian menerapkannya dan memeliharanya, dan untuk berhubungan dengan petugas fasilitas pelabuhan dan petugas keamanan kapal.

6.     Port Facility Security Officer (PFSO) atau Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan adalah personil yang ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk pengembangan, penerapan, perubahan dan pemeliharaan dari rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dan untuk berhubungan dengan petugas keamanan kapal dan petugas keamanan perusahaan.

7.     Security Level 1 atau Keamanan tingkat 1 adalah tingkat dimana perlindungan minimum dari langkah keamanan yang tepat semestinya tetap dipelihara setiap saat.

8.     Security level 2 atau Keamanan tingkat 2 adalah tingkat dimana tambahan perlindungan dari langkah keamanan yang tepat semestinya tetap dipelihara untuk jangka waktu tertentu sebagai hasil dari peningkatan resiko dari peristiwa keamanan.

9.     Security Level 3 atau Keamanan tingkat 3 adalah tingkat untuk kelanjutan tindakan perlindungan secara khusus yang semestinya ditetapkan untuk jangka waktu terbatas ketika suatu peristiwa keamanan dimungkinkan atau nyata, meskipun bisa jadi tidak mungkin untuk dapat menemukan/mengenali tujuan sasarannya yang khusus.

10.  Mobile Offshore Drilling Unit atau Unit Pengeboran Lepas Pantai yang berpindah pindah adalah suatu unit pengeboran lepas pantai yang digerakan secaramekanis seperti ditegaskan didalam aturan IX/1, tidak dalam lokasinya.

11.  Ship to Ship Activity adalah setiap kegiatan yang tidak berkaitan dengan fasilitas pelabuhan yang meliputi pemindahan muatan dan atau orang dari sebuah kapal ke kapal lain.

12.  Ship/Port Interface atau interface Kapal/Pelabuhan adalah interaksi yang terjadi ketika suatu kapal yang langsung dan segera terkena akibat oleh tindakan yang melibatkan pergerakan manusia, barang-barang atau perbekalan perbekalan dari pelayanan pelabuhan ke atau dari kapal.

13.  Declaration of Security atau Maklumat Keamanan maksudnya suatu persetujuan yang dicapai antar suatu kapal dan bias juga suatu fasilitas pelabuhan atau kapal yang lainya dengan yang mana ia berinteraksi, menetapkan langkah keamanan yang masing-masing akan menerapkannya.

14.  Recognized Security Organization atau Organisasi keamanan yang diakui maksudnya suatu Organisasi dengan keahlian yang tepat dalam bidang keamanan dan dengan pengetahuan yang tepat dalam bidang operasional kapal dan pelabuhan, yang dikuasakan untuk melaksanakan suatu penilaian, atau suatu pemeriksaan atau suatu persetujuan atau suatu kegiatan sertifikasi, dipersyaratkan oleh bab ini atau bagian A dari Peraturan ISPS ini.

15.  Port Security Committee (PSC) atau Komite Keamanan Pelabuhan adalah Organisasi yang terdiri dari Adpel/Kanpel selaku Koordinator, Kabid/Kasi Penjagaan dan Penyelamatan selaku Koordinator Pelaksana dan Perwakilan Instansi terkait selaku Anggota.

16.  Port Security Officer (PSO) adalah pejabat Kabid/Kasi Penjagaan dan Penyelamatan sebagai Koordinator Keamanan Pelabuhan.

17.  Verifikasi adalah Pemeriksaan/audit terhadap Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP) serta semua ketentuan dan prosedur terkait dalam rancangan keamanan kapal dan pelabuhan yang harus dipenuhi.

3 thoughts on “Definisi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s